Mulai Tahun Ajaran Baru SMA dan SMK Bakal Gratis
Manunggal Media - Pendidikan adalah hak dari segala bangsa di dunia ini. jadi, semua warga negara yang berdiam di suatu negara manapun berhak untuk memperoleh pendidikan yang baik dan layak. Tak terkecuali Indonesia, khususnya Jawa Timur. Untuk itulah pada mulai tahun ajaran baru nanti, semua pendidikan pada jenjang SMA dan SMK bakal di gratiskan, namun bagaimanakah caranya untuk mendapatkan ...?
Sebagaimana telah di ketahui bersama, bahwasannya sejak tahun 2015, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) telah memberikan wewenang penuh kepada provinsi untuk mengambil alih kewenangan pendidikan SMA / SMK dari daerah (Kabupaten/Kota). Hal ini di perlukan agar tingkat dan kualitas pendidikan di Indonesia bisa semakin merata.
Proses pengambil alihan kewenangan pendidikan SMU ini tentu saja di barengi dengan berbagai resiko yang ada. Terutama resiko anak putus sekolah. Mengapa hal ini bisa terjadi..?. Karena menurut fakta yang ada, ternyata, sudah banyak SMU dan SMK di Jawa Timur ini yang kondisinya sudah gratis. Dengan adanya pelimpahan pengelolaan ke Provinsi, maka otomatis para siswa SMU dan SMK ini harus kembali membayarkan uang SPP mereka.
Kota Surabaya sendiri adalah kota yang telah mempunyai Program Pendidikan Gratis mulai tingkat sekolah Dasar Hingga SMA. Pada tahun 2015, ketika Kemendikbud mulai mengeluarkan peraturan bahwasannya pengelolaan SMA dan SMK di berikan kepada Provinsi, Kota pahlawan ini adalah kota yang paling lantang untuk menolak. Bahkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini sampai harus menghadap ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017.
Tindakan Walikota perempuan pertama di Kota Pahlawan ini tentu saja di dasarkan pada kondisi di Surabaya. "Surabaya ini masih mampu untuk membiayai anak-anak SMU dan SMK" terang Risma. Yang ada di benak Risma waktu itu adalah, akan muncul banyak sekali anak putus sekolah akibat pengambil alihan tersebut. Hal ini karena Provinsi dianggap tidak memiliki dana yang cukup guna mengelola SMA / SMK se-jawa Timur.
Permintaan Walikota Risma saat itu hanya satu, yaitu agar kabupaten/Kota yang mempu membiayaan pendidikan Gratis untuk anak sekolah setingkat SMA dan SMK supaya di berikan kelonggaran agar tetap di berikan kewenangan penuh. Namun sayangnya MK menolak langkah yang di lakukan oleh Walikota Risma dan Provinsi tetap di berikan kewenangan penuh untuk mengelola pendidikan SMA dan SMK. Dan akhirnya, para siswa harus kembali menyiapkan uang SPP setiap bulannya.
Pada tahun ajaran baru tahun 2019 ini, rupanya akan membuat senyum para wali murid anak-anak SMU dan SMK kembali mengembang. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal meng-gratiskan biaya pendidikan untuk pendidikan setingkat SMA dan SMK. Program ini sendiri adalah salah satu janji yang pernah di ucapkan oleh pasangan Gubenur dan Wakil Gubenur Jawa timur terpilih, Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak.
Penegasan pelaksanaan Program Pendidikan Gratis bagi SMA dan SMK ini kembali di lontarkan oleh Wakil Gubenur Jawa Timur Emil Dardak pada kunjungannya di Kabupaten Blitar kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Emik Dardak menegaskan bahwasannya saat ini telah di lakukan penghitungan ulang mengenai pembiayaan untuk sekolah SMA dan SMK Negeri se-Jawa Timur.
"Yang pasti anggarannya akan di tambah, sehingga bisa meng-Gratiskan uang SPP untuk anak-anak SMA dan SMK" Terang Emil. Lantas bagaimanakah dengan SMA dan SMK swasta..?. Untuk sekolah swata, tetap akan di berikan anggaran tambahan khusus. "Jadi meskipun tetap membayar, besarannya tidak akan seperti sebelumnya, pasti akan berkurang, karena sudah ada anggaran yang kami berikan"lanjutnya.
Deangan adanya Program Pendidikan Gratis untuk siswa tingkat SMA dan SMK ini, di harapkan mutu dan kualitas pendidikan di Jawa Timur akan mampu meningkat dengan pesat. Selain itu harapannya adalah tidak ada lagi anak putus sekolah di usia wajib sekolah selama 12 tahun, yaitu mulai dari SD hingga SMA. (Yanuar Yudha)
Ragam Bantuan Sosial Bagi Warga Kota Surabaya
Manunggal Media - Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Ibukota Jakarta. Namun meski demikian, Kota Pahlawan ini masih memiliki beberapa program bantuan sosial gratis yang di tujukan kepada warga kotanya. Program ini merupakan bantuan dari beberapa dinas yang ada di Kota Surabaya. Hal ini di kupas tuntas dalam acara pembinaan KIM Kota Surabaya yang bertempat Di Graha Sawunggaling pada hari Sabtu (13 April 2019) kemarin.
Pada pembinaan KIM Kota Surabaya kali ini di hadirkan beberapa perwakilan dari beberapa dinas, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Di hadapan seluruh anggota KIM se-Kota Surabaya, perwakilan dari dinas-dinas ini memaparkan beberapa program yang di tujukan bagi warga Kota Surabaya.
Pemateri pertama adalah Mari Sulis, selaku Kasie Pelayanan Kesehatan dan Rujukan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dalam kesempatan ini Mari Sulis memaparkan mengenai pengurusan SKM (Surat Keterangan Miskin). Selama ini banyak beredar info kalau SKM ini hanya di peruntukkan bagi keluarga tidak mampu saja. "Hal ini tidak sepenuhnya benar" jelas Mari Sulis.
Sebenarnya warga mampu-pun bisa mengurus SKM, hal ini di karenakan ada beberapa jenis penyakit yang membutuhkan biaya yang amat besar (katastropis) "Contohnya seperti cuci darah, sekali cuci darah itu biayanya sangat besar, warga mampu, bisa menjadi tidak mampu apabila di haruskan cuci darah seminggu 2 kali misalnya" terang Mari Sulis. "Apalagi dalam jangka waktu yang lama" sambungnya.
Mari Sulis juga menerangkan, bahwa alur pembuatan SKM ini di sesuaikan dengan perwali no 23 tahun 2018. Alurnya mulai dari surat pengantar RT, lalu persetujuan RW dan terakhir di urus ke Kelurahan. Surat permohonan ini harus disertai dengan keterangan dari puskesmas atau rumah sakit, bahwa pemohon SKM ini menderita penyakit yang masuk dalam kategoro katastropis.
Selanjutnya di Kelurahan akan dilakukan pemutahiran data dan akan di terbitkan SKM yang ber-barcode resmi. Nantinya pemohon ini akan di daftarkan ke dalam anggota BPJS yang sifatnya PBI (Penerima Bantuan Iuran). Pengurusan SKM ini sifatnya gratis.
Sedangkan pemateri kedua, yaitu Tri Aji Nugroho, selaku Kasubbag Penyusunan Program dan Pelaporan Dispendik memaparkan program bantuan yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dinas Pendidikan Kota Surabaya mempunyai program bantuan yang berdasarkan kepada acuan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
Program bantuan ini bisa di gunakan siswa untuk membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu ataupun tas sekolah. Selain itu juga ada bantuan kejar paket gratis bagi yang putus sekolah dan pendidikan vokasional seperti pelatihan kerja bagi siswa setingkat SMU. Bagi warga Kota Surabaya yang membutuhkan bantuan tersebut bisa menghubungi nomor kontak Layanan Pengaduan Sahabat Dispendik dengan nomor 085732905119 dan 081259896163). (Yanuar Yudha)
Pemerintah Kota Surabaya Kenalkan KB "Lanang"
Manunggal Media - Program Keluarga Berencana (KB) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan ledakan penduduk, Program ini bertujuan agar sebuah keluarga hamya mempunyai maksimal 2 orang anak saja. Metode KB ini ada beberapa macam dan kebanyakan adalah KB yang di sematkan pada tubuh wanita. namun saat ini juga telah tersedia KB jenis baru yang di sematkan pada tubuh pria atau suami.
Sistim KB yang cukup "aneh" ini di paparkan secara gamblang oleh ibu Sunarsih, selaku Kabid Pengendalian Penduduk dan KB dari DP5A pada acara pembinaan KIM Se-Kota Surabaya pada hari Sabtu (13/04/2019) di Graha Sawunggaling, Gedung Pemerintah Kota Surabaya lantai 6.
Sunarsih dalam paparannya menjelaskan bahwa Program KB Lanang ini haruslah di sebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat paham bagaimana ke-efektifannya. Mengenai kekhawatiran akan menurunnya fungsi seksual kaum adam, Sunarsih menepisnya dengan lantang. "KB Lanang ini sudah teruji dengan baik, dan tidak akan menurunkan fungsi organ intim dan kemampuan seksual kaum laki-laki".
Bahkan untuk mensukseskan Program KB Lanang ini, pemerintah juga akan memberikan reward sebesar Rp 450.000 bagi para pria yang mau menjadi peserta KB. "Jadi, selain gratis, malah dapat reward dari APBD" jelas Sunarsih. Sampai saat ini pelayanan KB untuk warga Kota Surabaya, baik laki-laki maupun wanita masih bersifat gratis alias tanpa biaya. Pelayanan ini bisa di dapatkan di Puskesmas terdekat dan Klinik yang di tunjuk oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan hanya membawa KTP.
Dan rupanya sudah ada beberapa dari pegiat KIM Kota Surabaya ini yang sudah melakukan Program KB Lanang. Terbukti ada beberapa pegiat KIM yang mengacungkan tangannya ketika Sunarsih menanyakan tentang siapa yang sudah melakukan KB Lanang. "Apakah kemampuan seksualnya menjadi loyo pak" tanya Sunarsih. "Tidak bu, sama seperti biasanya saja, malah lebih josh"jawab penerima KB Lanang, yang di sambut dengan derai ketawa para pegiat KIM yang lain. (Yanuar Yudha)
Terjadi Kericuhan Di TPS 20 Rungkut Menanggal Surabaya
Manunggal Media - Rabu pagi tanggal 17 April 2019, Indonesia sedang mempunyai hajatan besar, yaitu Pemilihan Umum serentak. Semua warga Kota Pahlawan terlihat ikut berpartisipasi dalam event lima tahunan ini. Hal ini seperti yang di lakukan oleh warga Rungkut Barata Kelurahan Rungkut Menanggal Kota Surabaya.
Perumahan Rungkut Barata ini merupakan kawasan perumahan lama yang mayoritas penghuninya adalah warga paruh baya hingga manula. Namun semangat mereka untuk ikut serta dalam pemilu serentak 2019 ini sangatlah luar biasa. Sejak Tempat Pemungutan Suara (TPS) di buka pada pukul 07.00wib, para warga ini sudah tampak berbaris dengan rapi untuk melakukan coblosan.
Setelah menyerahlan surat undangan kepada petugas KPPS di TPS bernomor 20, mereka meng-antri sejenak untuk mendapatkan giliran mencoblos di bilik suara. Ketika proses pemanggilan inilah sempat tercadi kericuhan antara KPPS dan warga yang ingin mencoblos. Pada saat memanggil, suara KPPS terdengar lirih dan tidak jelas. Sehingga membuat para warga yang menunggu antrian menjadi gusar.
Ketika tiba giliran salah satu warga untuk mencoblos, warga tersebut tiba-tiba merebut mike yang di pegang oleh KPPS. Salah satu warga tersebut labngsung memanggil namanya sendiri dengan lantang dan keras. "Gitu loh, kalau manggil itu, yang jelas..!!!" kata seorang warga yang namanya di panggil. Mendapatkan perlakuan demikian petugas KPPS tersebut langsung membela diri dengan merebut mike kembali. "Sudah gitu loh..." kata petugas KPPS.
Melihat kericuhan tersebut, warga yang antri di tempat duduknya langsung tersenyum. Bahkan beberapa ada yang tertawa melihat tingkah laku warga dan petugas KPPS tersebut. "isok ae wong-wong iki" tutur salah satu warga yang sedang mengantri.
Suasana pencoblosan yang di laksanakan di Balai RW Rungkut barata ini kembali terlihat cukup tenang dan adem ayem setelah sedikit tercadi peristiwa kericuhan tersebut. (Yanuar Yudha)
Peran Command Center 112 Setelah Tiga Tahun Terbentuk
Manunggal Media - Sejak tahun 2016, Kota Surabaya sudah memiliki sebuah posko yang menangani hal-hal yang sifatnya kedaruratan. Posko ini berada di Gedung Siola Kota Surabaya. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan yang sifatnya darurat, bisa menghubungi posko ini hanya dengan menekan 3 digit nomor, yaitu 112.
Pada hari Sabtu pagi (6/04/2019), bertempat di Gedung Pemkot Surabaya, Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Surabaya mengundang seluruh anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Surabaya. Sebanyak 150-an anggota KIM hadir dalam pertemuan yang di laksanakan di Ruang Sawunggaling ini.
Agenda pertemuan kali ini adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang di telah di himpun oleh para pegiat KIM Kota Surabaya guna di sampaikan ke Pemerintah Kota. Pada hari Sabtu tersebut ada 2 dinas yang di hadirkan oleh Dinkominfo, yaitu Command Center 112 dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Kota Surabaya.
Acara yang di moderatori oleh Nurul Ratna Sari, S.IP, M. Comms (dosen komunikasi UNAIR) ini berlangsung cukup menarik. Dalam paparannya, Yusuf Masruh selaku Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPB Linmas Kota Surabaya, mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat sudah mulai paham akan peran dari Posko Command Center 112 ini. "Telpon di ruangan Command Center 112 ini hampir tidak pernah berhenti berbunyi, hal ini menandakan masyarakat sudah merasakan manfaat dari kinerja Command Center 112" terang Yusuf.
Dalam kesempatan ini banyak anggota KIM Kota Surabaya yang menanyakan tentang sulitnya meng-akses nomor 112. Menanggapi hal tersebut Yusuf mengutarakan saat ini di Posko Command Center 112 sudah ada 17 line telepon dan setiap line ada operatornya sendiri. "Namun ada kalanya panggilan tersebut harus antri, bahka dalam sehari pernah ada antrian sekitar 500 panggolan" terang Yusuf.
Menanggapi kasus tdi atas, salah satu saran yang di berikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Sri Puri Surjandari adalah, masyarakat agar menggunakan HP pada saat menghubungi nomor 112. "karena HP biasanya lebih cepat masuk daripada telepon rumah (Telkom)" terangnya.
Yusuf Masruh juga mengingatkan agar masyarakat jangan sampai melakukan panggilan "Palsu". Karena sering terjadi kasus-kasus telepon yang ketika diangkat ternyata bukan panggilan kedaruratan, misalnya ketika di angkat yang ada malah suara musik dangdut, ada suara orang mengaji, ada juga tanpa suara sekalipun. Yang paling parah bahkan ada yang melaporkan kebakaran, ternyata ketika di datangi, lokasi tersebut tidak ada kejadian kebakaran.
Selain itu Yusuf juga meminta agar masyarakat benar-benar memilah mana kejadian yang sifatnya darurat, karena pernah ada kasus masyarakat yang kunci motornya tercebur ke selokan lapor ke 112. Mau tidak mau petugas juga harus menindaklanjuti dan memberikan pertolongan.
Ketika acara akan usai, Manunggal Media mencoba bertanya mengenai progres perkembangan tentang Pak Untung yang beberapa bulan yang lalu tenggelam di Sungai Jagir. "Kami sudah mengerahkan segala kemampauan, namun sampi detik ini beliau masih belum bisa di temukan" Jelas Yusuf.
Yusuf juga memaparkan mengenai keterlibatannya dalam proses evakuasi Faiqus Syamsi (17), siswa SMKN 5 Surabaya yang hilang selama 3 bulan di Gunung Arjuno. Kami fasilitasi penjemputan dari Tretes hingga sampai ke pemakaman. Yusuf juga menuturkan, bahwa ada sedikit keanehan pada lokasi penemuan korban. Sebenarnya lokasi penemuan korban ini termasuk lokasi yang biasa di lewati oleh pendaku-pendaki lainnya. "Bukan lokasi yang bisa di bilang angker atau tersembunyi, namun lokasi yang biasa di lewati" jelasnya. "Relawan pencari, juga sering melewati jalur tersebut, namun entah mengapa kok baru bisa di temukan setelah korban menjadi tulang-belulang" sambungnya. (Suwardi Ros)
Cara Pindah Memilih Untuk Pemilu Serentak 2019
Kabar Surabaya - Tanggal 17 April 2019 mendatang Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum secara serentak. Pemilihan umum ini akan memilih Presiden dan Wakilnya, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD. Pada pencoblosan nanti, pemerintah akan menetapkan hari libur nasional. Namun dengan libur yang hanya sehari tentunya akan sangat menyusahkan bagi mereka yang bekerja di luar daerah. Nah, ternyata Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan mekanisme cara pemilihan untuk memilih di TPS yang berbeda dengan domisilinya.
Surat pindah pemilih ini sangat memudahkan bagi mereka yang sedang dalam keadaan tertentu, seperti :
- Sedang belajar atau kuliah di luar domisili
- Bekerja di luar domisili
- Sedang berobat dan di rawat di luar domisili
- Menjadi narapidada/tahanan
- Dalam keadaan mengungsi di lokasi yang berbeda dengan domisili
Sebenarnya mengurus surat pindah TPS (Tempat Pemungutan Suara) ini cukup mudah, namun ada kalan ya para pemilih ini malas untuk mengurusnya. Padahal dengan tidak mengurus surat ini, maka pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya. Inilah yang kemudian menyebabkan pemilih untuk golput, padahal 1 suara saja sangatlah menentukan perjalanan bangsa ini untuk 5 tahun ke depan.
Mekanisme pengurusan untuk pindah TPS di luar wilayah domisili adalah sebagai berikut :
- Lakukan pengecekan secara online, apakah nama anda sudah terdaftar di (Daftar Pemilih Tetap) dan pastikan nama anda sudah benar-benar terdaftar
- Datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/KOta di mana anda berada untuk mengrus dikumen formulir A5. Untuk Kota Surabaya anda bisa datang ke Kantor KPU Kota Surabaya, Jl. Adityawarman No.87-(031) 5681028 atau ke Kantor KPU Prov Jawa Timur, Jl. Raya Tenggilis No.1-3- (031) 8484828
- Setelah Formulir A5 di terima maka nama anda akan di hapus dari DPT di tempat asal anda.
- Setelah nama anda di coret, nama anda akan di tambahkan ke lokasi TPS yang sesuai dengan keinginan anda. Nama anda akan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
- Segera bawa dan laporkan formulir A5 yang telah anda peroleh kepada petugas KPU Kelurahan setempat, selambat-lambatnya H-3 sebelum tanggal pemungutan suara.
Untuk pengurusan Formulir A5 ini KPU pusat tellah mengekuarkan batas akhir pengurusan hingga pada tanggal 10 April 2019. Jadi bagi anda yang saat ini berada di luar daerah domisili, segeralah untuk mengurus formulir A5 agar anda bisa berpartisipasi untuk membangun negeri melalui kegiatan Pemilu 2019 ini. Ayo segera datang ke TPS terdekat. (Yanuar Yudha)
Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Manunggal Media - Pembangunan Kota Surabaya yang cukup pesat ternyata juga mempunyai dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat. Pembangunan berjalan hampir merata hingga ke seluruh pelosok Kota Surabaya. Namun di balik pembangunan yang cukup masif ini ternyata juga membawa dampak yang cukup besar terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus di bayarkan oleh masyarakat.
Mulai tahun kemarin, beberapa warga Kota Surabaya sangat terkejut ketika mereka menerima formulir PBB yang harus di bayarkan. Rata-rata tagihan PBB mereka melonjak sekitar 20% lebih. bahkan ada yang lebih dari 20%. Mereka yang mengalami kenaikan jumlah tagihan PBB yang cukup tinggi ini adalah mereka yang wilayahnya terkena dampak langsung dari pembangunan infrastruktur.
Di kawasan Gunung Anyar sendiri, warga yang mendapatkan kenaikan PBB yang cukup tinggi adalah mereka yang tinggal tepat di pinggir jalan Merr. Sebenarnya hal ini juga cukup wajar, mengingat harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mereka juga naik secara drastis.
Kenaikan kewajiban pembayaran PBB ini rupanya juga menyebabkan problem tersendiri bagi Pemerintah Kota Surabaya. Yaitu semakin banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran PBB mereka. Padahal, dengan menunggak pembayaran tagihan PBB, membuat masyarakat juga harus membayarkan sejumlah denda.
Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya yang ke 726, Pemerintah Kota Surabaya mempunyai Program berupa Pembebasan Denda PBB. Dengan adanya program ini, di harapkan masyarakat bisa segera melunasi kewajiban pembayaran PBB yang masih tertunggak.
Pelaksanaan Program Pembebasan Denda PBB ini akan di laksanakan pada tanggal 1 April 2019 hingga 30 Juni 2019. Yang perlu di tekankan di sini adalah, bahwa yang di bebaskan adalah pembayaran dendanya saja, sedangkan untuk kewajiban pembayaran pokok PBB-nya akan tetap di kenakan sesuai dengan yang ada di lembar PBB.
Bagi masyarakat yang masih mempunyai tunggakan pembayaran PBB, di harapkan bisa segera melunasinya. Karena pajak anda merupakan partisipasi nyata dalam pembangunan Kota Surabaya yang kita cintai ini. (Yanuar Yudha)
